Mengawal Jabar Juara Wisata dan Budaya, DKJB Gelar Diskusi Akademik

0
87

BANDUNG, TRAVELCUY.COM: Menyongsong Jawa Barat menjadi provinsi Juara Pariwisata, para Budayawan, Akademisi dan Peneliti berembug. Mereka melakukan diskusi untuk mencari serta merumuskan juga menyusun pokok-pokok pikirannya untuk dijadikan program jangka panjang. Tentu target utamanya yakni terciptanya perekonomian masyarakat kreatif dan berpengaruh pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Perpres No. 72 Tahun 2015 menyebutkan Ruang lingkup industri kreatif meliputi 16 sub sektor (industri) arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; aplikasi dan game developer; penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio.

Ketua Dewan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (DKJB) Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA, mengatakan bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Hal tersebut demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia,” kata dia saat memberikan materi penyusunan Program Strategis Kebudayaan untuk RPJMD Pemprov Jabar, 2019-2023 di Unpad Training Center (UTC), Selasa (25/07).

Diskusi Menyusun Pokok-Pokok Pikiran Dewan Kebudayaan Jawa Barat, RPJMD 2019-2023 (foto: dok. DKJB)

Ganjar menambahkan hasil interaksi dengan waktu dan lingkungannya, setiap generasi bisa menciptakan budayanya sendiri. Daya hidup kebudayaan akan ditentukan oleh masyarakat pendukungnya. Apabila suatu bentuk kebudayaan dianggap tidak diperlukan lagi, kebudayaan tidak akan dipelihara atau bahkan ditinggalkan sama sekali.

Berdasarkan UU No. 05/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bila diuraikan ada empat poin implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, yakni adanya Perlindungan Budaya seperti, Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penylamatan, Publikasi.

Selian itu pengembangan budaya, adanya upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Serta adanya pemanfaatan dari nilai budaya bahwa dapat dimanfaatkan upaya pendayagunaan objek pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

“Terutama adanya pembinaan kebudayaan, dengan memberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan untuk mencapai meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat,” ucapnya. (Syarif Hidayat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.